Presiden Joko Widodo memberikan respons terhadap munculnya gugatan hukum yang menyasar putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, terkait dengan keabsahan ijazahnya. Isu ini menjadi sorotan publik setelah munculnya tuntutan hukum yang mempertanyakan dokumen pendidikan Gibran.
Menariknya, sejumlah partai politik yang tergabung dalam koalisi pendukung saat ini terlihat tidak mengambil langkah aktif untuk memberikan pembelaan atau 'pasang badan' bagi Gibran dalam menghadapi polemik tersebut. Sikap diam dari partai-partai koalisi ini memicu berbagai spekulasi mengenai dinamika politik internal di lingkaran kekuasaan.
Menanggapi situasi tersebut, Presiden Jokowi menunjukkan sikap yang tenang dan santai. Alih-alih merasa tertekan oleh absennya dukungan terbuka dari partai koalisi, Jokowi justru menekankan pentingnya kepatuhan terhadap mekanisme hukum yang berlaku di Indonesia.
Presiden menegaskan bahwa segala bentuk sengketa atau gugatan yang diajukan harus diselesaikan melalui jalur yang tepat. Dalam hal ini, Jokowi meminta semua pihak yang terlibat untuk mengikuti dan menghormati seluruh proses persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK) guna mendapatkan kepastian hukum yang jelas.
Sikap Presiden ini mengindikasikan bahwa pemerintah ingin memisahkan antara urusan politik praktis dengan proses hukum yang sedang berjalan. Dengan menyerahkan perkara ini kepada lembaga peradilan, diharapkan hasil akhir dari gugatan tersebut dapat menjadi jawaban final atas tuduhan yang dialamatkan kepada Gibran.
