Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi pembangunan proyek pusat data atau data center milik BDx. Dalam kunjungan tersebut, Gubernur menegaskan bahwa seluruh aktivitas pembangunan di lokasi tersebut harus dihentikan untuk sementara waktu.
Langkah tegas ini diambil setelah ditemukan adanya sejumlah dokumen perizinan yang belum rampung sepenuhnya. Dedi Mulyadi menekankan bahwa setiap investasi yang masuk ke wilayah Jawa Barat wajib mematuhi seluruh regulasi yang berlaku, tanpa terkecuali, demi memastikan keberlanjutan lingkungan dan kepatuhan hukum.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur juga bertemu langsung dengan konsultan yang menangani proses perizinan proyek tersebut. Pertemuan ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan apa saja yang menyebabkan keterlambatan pengurusan dokumen, terutama terkait dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
Dedi Mulyadi menegaskan bahwa pembangunan hanya boleh dilanjutkan kembali setelah seluruh izin prinsip dan izin operasional, termasuk AMDAL, telah selesai diproses dan disetujui oleh instansi terkait. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya dampak negatif bagi lingkungan sekitar serta menjamin keamanan infrastruktur yang dibangun.
Sebagai informasi, pembangunan pusat data dalam skala besar memerlukan pengawasan ketat terkait penggunaan energi, pengelolaan limbah panas, serta dampak terhadap ketersediaan air tanah di wilayah sekitar. Hal ini menjadi alasan mengapa dokumen AMDAL menjadi syarat mutlak yang tidak boleh diabaikan sebelum konstruksi fisik berjalan sepenuhnya.
