Advokat Denny Indrayana secara resmi mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait persyaratan tingkat pendidikan yang melekat pada sosok Gibran Rakabuming Raka. Langkah hukum ini diambil sebagai bentuk pengujian terhadap aturan yang berlaku guna memastikan kepatuhan terhadap prinsip keadilan dan konstitusionalitas dalam syarat pencalonan pemimpin daerah maupun nasional.
Dalam sebuah kesempatan, Denny memberikan pernyataan bernada satir atau kelakar mengenai situasi yang ia hadapi pasca pengajuan gugatan tersebut. Ia mengungkapkan bahwa hingga saat ini, belum ada pihak manapun yang mencoba mendekatinya untuk memberikan tawaran berupa 'uang damai' agar ia mencabut gugatan tersebut. Pernyataan ini mengisyaratkan bahwa ia tetap teguh pada pendiriannya untuk mengawal proses hukum ini hingga tuntas di meja hijau.
Selain membahas mengenai tawaran damai, Denny Indrayana juga tidak menampik adanya potensi risiko hukum yang mungkin ia hadapi. Ia menyinggung soal kemungkinan terjadinya kriminalisasi terhadap dirinya sebagai dampak dari langkah kritis yang diambilnya terhadap figur publik berpengaruh. Baginya, risiko tersebut adalah bagian dari dinamika perjuangan dalam menegakkan supremasi hukum di Indonesia.
Kritik yang dilayangkan Denny melalui MK ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum mengenai standar kualifikasi pendidikan bagi para calon pemimpin, sehingga tidak terjadi ambiguitas dalam penafsiran aturan yang dapat merugikan kepentingan publik di masa mendatang.
