Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) menekankan pentingnya pemerintah segera menyusun regulasi yang komprehensif terkait penggunaan bus listrik di berbagai kota di Indonesia. Langkah ini dinilai krusial untuk mempercepat transisi moda transportasi publik dari kendaraan berbahan bakar fosil menuju kendaraan listrik yang lebih ramah lingkungan.
Menurut ITDP, ketersediaan payung hukum yang jelas akan memberikan kepastian bagi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan sistem transportasi listrik. Selain sebagai panduan operasional, regulasi tersebut diharapkan dapat menjadi landasan kuat bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam memberikan berbagai bentuk insentif kepada operator atau pengembang layanan transportasi publik listrik.
Minat pemerintah daerah untuk mengadopsi bus listrik saat ini tergolong tinggi. Namun, tanpa adanya aturan yang terintegrasi, proses pengadaan dan pengelolaan armada listrik dikhawatirkan akan berjalan lambat dan tidak terstandarisasi. Regulasi yang tepat akan membantu dalam menentukan standar teknis, mekanisme pendanaan, hingga skema kerja sama antara pemerintah dan pihak swasta.
Dengan adanya regulasi yang baku, transisi menuju transportasi berkelanjutan tidak hanya menjadi target jangka pendek, tetapi menjadi strategi jangka panjang yang terukur. Hal ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada energi fosil serta menurunkan tingkat polusi udara di kota-kota besar di Indonesia secara signifikan.
Sebagai informasi, peralihan ke kendaraan listrik merupakan bagian dari komitmen global dalam mengurangi emisi gas rumah kaca guna memitigasi dampak perubahan iklim. Di berbagai negara maju, integrasi bus listrik dalam sistem transportasi perkotaan telah terbukti efektif dalam menurunkan polusi suara dan emisi karbon, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah urban.
