Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, secara resmi menerbitkan Keputusan Menteri (Kepmen) yang mengatur mengenai penggunaan jasa pertambangan. Regulasi terbaru ini memberikan batasan ketat terhadap perusahaan pertambangan yang ingin menggunakan jasa kontraktor yang merupakan anak perusahaan mereka sendiri.
Dalam aturan baru tersebut, pemerintah menegaskan bahwa perusahaan tambang pada prinsipnya tidak diperbolehkan menggunakan jasa kontraktor yang berasal dari anak usahanya. Langkah ini diambil untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang lebih sehat dan terbuka di sektor industri pertambangan nasional.
Kendati demikian, pemerintah tidak menutup kemungkinan sepenuhnya. Terdapat pengecualian yang memungkinkan penggunaan kontraktor anak usaha dalam kondisi tertentu. Pengecualian ini diberikan apabila jasa yang dibutuhkan bersifat sangat spesifik atau memiliki kompleksitas tinggi yang tidak dapat dipenuhi oleh penyedia jasa lain di pasar terbuka.
Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong efisiensi operasional serta membuka peluang bagi perusahaan jasa pertambangan lokal lainnya untuk berkontribusi dalam proyek-proyek strategis. Dengan membatasi dominasi anak perusahaan dalam penyediaan jasa, pemerintah ingin memastikan bahwa standar kualitas dan harga yang kompetitif tetap terjaga melalui mekanisme seleksi yang transparan.
Sektor pertambangan di Indonesia merupakan salah satu pilar utama ekonomi nasional yang memberikan kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pengaturan mengenai rantai pasok dan jasa penunjang pertambangan menjadi krusial untuk mencegah praktik monopoli internal serta mendorong peningkatan kompetensi perusahaan jasa pertambangan dalam negeri agar mampu bersaing di level global.
