Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) secara resmi mengeluarkan aturan tegas terkait tata kelola operasional pertambangan di Indonesia. Pemerintah kini melarang keras para pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk melibatkan anak perusahaan maupun perusahaan afiliasinya dalam kegiatan penambangan tanpa mengantongi persetujuan resmi dari Menteri ESDM.
Langkah ini diambil guna memastikan bahwa seluruh aktivitas eksploitasi sumber daya alam dilakukan sesuai dengan koridor hukum dan regulasi yang berlaku. Dengan adanya kewajiban mendapatkan izin menteri, pemerintah berupaya memperketat pengawasan terhadap rantai kepemilikan dan pengelolaan tambang, sehingga tidak terjadi praktik pengalihan tanggung jawab atau pengelolaan yang tidak transparan antara induk perusahaan dengan entitas afiliasinya.
Kebijakan ini menegaskan bahwa tanggung jawab utama atas wilayah pertambangan tetap berada pada pemegang IUP yang terdaftar. Oleh karena itu, setiap bentuk kerja sama atau pelibatan pihak ketiga, termasuk anak usaha, harus melalui proses verifikasi dan validasi oleh kementerian terkait. Hal ini bertujuan untuk mencegah potensi penyalahgunaan izin serta memastikan bahwa seluruh komitmen terhadap negara, termasuk royalti dan kewajiban reklamasi, tetap terpenuhi dengan benar.
Melalui regulasi ini, Kementerian ESDM berharap tercipta iklim investasi pertambangan yang lebih sehat dan akuntabel. Para pelaku usaha pertambangan kini diminta untuk lebih teliti dalam menyusun struktur operasional mereka dan memastikan seluruh koordinasi dengan pihak afiliasi telah dilaporkan serta disetujui oleh pemerintah pusat agar terhindar dari sanksi administratif maupun hukum di masa mendatang.
