Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) memberikan peringatan serius terkait maraknya aktivitas pertambangan emas tanpa izin di berbagai wilayah Indonesia. Berdasarkan data yang dihimpun, diperkirakan terdapat sekitar 150 ton emas hasil tambang ilegal yang kini beredar luas di pasar domestik.
Fenomena ini menunjukkan bahwa praktik pertambangan tanpa izin (PETI) masih menjadi tantangan besar bagi pemerintah. Aktivitas ilegal ini tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan pajak dan royalti, tetapi juga menciptakan ketidakstabilan dalam tata kelola sumber daya alam yang seharusnya dikelola secara legal dan berkelanjutan.
Ditjen Gakkum menekankan bahwa skala peredaran emas ilegal yang mencapai ratusan ton ini mengindikasikan adanya jaringan yang terorganisir di balik aktivitas pertambangan tersebut. Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan pengawasan dan penindakan tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam eksploitasi sumber daya alam secara ilegal guna melindungi kekayaan negara.
Selain dampak ekonomi, pertambangan emas ilegal juga membawa risiko lingkungan yang sangat besar. Penggunaan bahan kimia berbahaya dalam proses pengolahan emas tanpa pengawasan standar keamanan seringkali mencemari aliran sungai dan merusak ekosistem hutan di sekitar lokasi tambang, yang pada akhirnya berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat setempat.
Sebagai negara yang kaya akan sumber daya mineral, Indonesia terus berupaya memperkuat regulasi pertambangan melalui formalisasi tambang rakyat. Upaya ini dilakukan agar para penambang skala kecil dapat beroperasi secara legal dengan izin yang sah, sehingga aktivitas ekonomi tetap berjalan namun tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan dan kontribusi terhadap pendapatan negara.
