Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap biaya penyelenggaraan ibadah haji untuk tahun 2027. Dalam upaya menjaga agar biaya yang harus dibayar oleh calon jemaah tetap terjangkau dan tidak memberatkan masyarakat, Presiden mengusulkan sebuah formula pembagian biaya yang spesifik.
Skema yang ditawarkan oleh Presiden Prabowo adalah penerapan rasio pembagian beban biaya sebesar 52:48. Formula ini dirancang sebagai langkah strategis untuk menyeimbangkan antara biaya riil penyelenggaraan haji dengan kemampuan finansial jemaah, sehingga kenaikan biaya yang signifikan dapat dihindari.
Usulan ini muncul di tengah tantangan global terkait inflasi dan kenaikan biaya operasional layanan haji di Arab Saudi, mulai dari akomodasi hingga transportasi. Dengan adanya pembagian beban melalui rasio tersebut, diharapkan pemerintah dapat memberikan subsidi atau pengelolaan dana yang lebih efektif melalui Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) agar biaya yang dibebankan kepada jemaah tetap berada dalam batas wajar.
Langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memastikan bahwa ibadah haji tetap dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat tanpa harus terbebani oleh biaya yang melonjak tajam. Implementasi dari formula ini nantinya akan memerlukan koordinasi lebih lanjut antara Kementerian Agama dan lembaga terkait lainnya untuk memastikan transparansi dan efisiensi anggaran.
