Kesiapan pelaku usaha di Indonesia, mulai dari skala industri besar hingga Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dalam menghadapi kewajiban sertifikasi halal dinilai semakin meningkat. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Pusat Halal Science Center IPB University, Mala Nurilmala, yang mengamati adanya tren positif dalam adaptasi pelaku usaha terhadap regulasi jaminan produk halal.
Menurut Mala, kesadaran para pelaku usaha untuk memiliki sertifikasi halal kini bukan lagi sekadar pemenuhan kewajiban regulasi, melainkan telah menjadi strategi untuk meningkatkan daya saing produk di pasar. Dukungan dari berbagai pihak serta kemudahan dalam proses pengajuan sertifikasi dianggap menjadi faktor utama yang mendorong para pelaku UMKM untuk segera melegalkan status halal produk mereka.
Kesiapan ini terlihat dari meningkatnya jumlah permohonan sertifikasi halal yang masuk, yang menunjukkan bahwa pelaku usaha mulai memahami pentingnya standarisasi halal untuk menjamin kualitas dan keamanan konsumsi bagi masyarakat. Selain itu, pendampingan yang dilakukan oleh lembaga terkait membantu pelaku usaha dalam memetakan bahan baku serta proses produksi agar sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Langkah percepatan sertifikasi halal ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi produsen dan rasa aman bagi konsumen. Dengan terintegrasinya sistem jaminan produk halal, produk lokal diharapkan mampu bersaing lebih kuat, tidak hanya di pasar domestik tetapi juga memiliki peluang lebih besar untuk menembus pasar internasional yang memiliki permintaan tinggi terhadap produk halal.
Sertifikasi halal di Indonesia dikelola melalui sistem Jaminan Produk Halal (JPH) yang melibatkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Kebijakan wajib halal ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat ekosistem ekonomi syariah serta menjadikan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia, mengingat populasi Muslim terbesar di dunia berada di tanah air.
