Pemerintah baru-baru ini menyatakan telah melunasi utang obligasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) senilai Rp 218,3 triliun kepada Bank Indonesia (BI). Namun, langkah ini dinilai belum sepenuhnya menuntaskan seluruh permasalahan hukum dan finansial yang menyelimuti kasus BLBI.
Pengamat Hukum dan Pembangunan, Hardjuno Wiwoho, memberikan catatan kritis terhadap klaim tersebut. Menurutnya, pelunasan obligasi kepada BI tidak serta-merta menghapuskan kewajiban para obligor atau pihak-pihak yang bertanggung jawab atas dana BLBI. Masalah utamanya kini bergeser pada hak tagih negara yang diperkirakan masih mencapai angka Rp 110 triliun.
Hardjuno menekankan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara pelunasan utang pemerintah kepada BI dengan pengembalian aset atau dana yang seharusnya kembali ke kas negara. Meskipun kewajiban pemerintah terhadap BI telah terpenuhi, proses penagihan terhadap aset-aset yang dikuasai oleh para obligor tetap harus berjalan secara konsisten dan transparan.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa penyelesaian kasus BLBI bukan sekadar soal angka pelunasan administratif, melainkan tentang bagaimana negara dapat memulihkan kerugian keuangan negara secara maksimal. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan tidak terburu-buru mengklaim kasus ini telah selesai sepenuhnya sebelum hak tagih sebesar Rp 110 triliun tersebut benar-benar terpulihkan.
Kasus BLBI sendiri merupakan salah satu skandal keuangan terbesar dalam sejarah Indonesia yang bermula dari pemberian bantuan likuiditas oleh Bank Indonesia kepada sejumlah bank yang mengalami krisis pada tahun 1997-1998. Dampak dari kebijakan ini menyebabkan kerugian negara yang sangat besar, sehingga memicu proses hukum panjang untuk mengejar aset para obligor guna mengembalikan dana tersebut ke kas negara.
