Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, memberikan respons kritis terhadap rencana pelaksanaan audit forensik terhadap Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Pihak legislatif mendesak pemerintah, terutama Kementerian Agama yang membidangi urusan haji dan umrah, untuk memberikan penjelasan secara terbuka mengenai landasan pertimbangan dan urgensi di balik langkah audit tersebut.
Menurut Abidin, transparansi menjadi poin krusial agar proses audit ini tidak menimbulkan spekulasi negatif di masyarakat maupun bagi para calon jemaah haji. Ia menekankan bahwa setiap tindakan pengawasan yang bersifat menyeluruh seperti audit forensik harus memiliki dasar alasan yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun hukum.
Dalam menyikapi wacana tersebut, Komisi VIII DPR RI menyampaikan lima catatan penting sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah. Catatan tersebut mencakup permintaan agar proses audit dilakukan secara objektif, tidak mengganggu stabilitas pengelolaan keuangan haji yang sedang berjalan, serta tetap mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).
Selain itu, DPR meminta agar hasil dari audit tersebut nantinya dipaparkan secara detail kepada legislatif sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. Hal ini dinilai penting mengingat dana yang dikelola oleh BPKH merupakan dana umat yang jumlahnya sangat besar dan memiliki dampak langsung terhadap keberangkatan serta kualitas pelayanan jemaah haji Indonesia.
Langkah audit forensik ini diharapkan tidak sekadar menjadi formalitas, tetapi benar-benar mampu mengidentifikasi jika terdapat ketidakefisienan atau penyimpangan dalam pengelolaan dana. Dengan adanya pengawasan ketat dari DPR, diharapkan pengelolaan keuangan haji dapat semakin transparan dan akuntabel demi kemaslahatan jemaah.
