Calon tunggal Kapolri, Komjen Pol Suyudi Ario Seto, memberikan pernyataan tegas terkait arah kepemimpinan Polri di masa depan. Dalam agenda pertemuan bersama Komisi III DPR RI, ia menekankan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tidak akan melakukan pengambilalihan atau intervensi terhadap fungsi-fungsi yang menjadi wewenang kementerian maupun lembaga negara lainnya.
Suyudi menyampaikan bahwa apabila nantinya ia diberikan amanah untuk memimpin Korps Bhayangkara, Polri akan tetap berjalan sesuai dengan koridor tugas dan fungsinya. Ia menegaskan bahwa fokus utama kepolisian bukanlah untuk mendominasi ranah administratif atau kebijakan yang menjadi tanggung jawab kementerian, melainkan menjalankan peran spesifik dalam menjaga stabilitas keamanan negara.
Lebih lanjut, Komjen Pol Suyudi menjelaskan bahwa peran strategis Polri adalah menciptakan dan menjaga ruang aman bagi keberlangsungan pembangunan nasional. Menurutnya, kepastian hukum serta perlindungan terhadap seluruh lapisan masyarakat menjadi prioritas utama yang harus diwujudkan oleh institusi kepolisian.
Dengan menjaga batasan kewenangan yang jelas, Polri diharapkan dapat bersinergi dengan lembaga negara lainnya tanpa harus saling tumpang tindih dalam menjalankan tugas. Hal ini dipandang penting guna memastikan bahwa pelayanan publik tetap berjalan efisien dan penegakan hukum dapat dilakukan secara profesional tanpa mencampuri urusan tata kelola kementerian.
Sebagai institusi penegak hukum utama di Indonesia, Polri memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga ketertiban umum dan keamanan dalam negeri. Dalam struktur pemerintahan, Polri berada di bawah koordinasi Presiden dan bekerja sama dengan berbagai kementerian untuk memastikan stabilitas nasional tetap terjaga, terutama dalam menghadapi tantangan keamanan yang semakin kompleks di era modern.
