Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan sikap untuk terus mengawasi perkembangan terkait laporan mengenai adanya fasilitas rumah mewah di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Bogor, Jawa Barat.
Langkah pengawasan ini dilakukan menyusul adanya temuan dari Ombudsman Republik Indonesia yang mengindikasikan adanya fasilitas yang tidak semestinya tersedia bagi warga binaan di lembaga pemasyarakatan tersebut. Keberadaan fasilitas mewah di dalam lapas menjadi perhatian serius karena bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan aturan disiplin yang berlaku di lembaga pemasyarakatan.
KPK menegaskan bahwa mereka tidak akan tinggal diam dan akan terus memantau situasi tersebut guna memastikan tidak ada praktik penyalahgunaan wewenang atau tindak pidana korupsi yang terjadi dalam pengelolaan fasilitas di Lapas Cibinong. Fokus utama dari pemantauan ini adalah untuk melihat apakah terdapat aliran dana ilegal atau gratifikasi yang memungkinkan terciptanya fasilitas eksklusif tersebut bagi narapidana tertentu.
Sejauh ini, koordinasi antarlembaga diharapkan dapat mengungkap fakta sebenarnya di balik temuan Ombudsman RI tersebut. KPK berkomitmen untuk mengawal kasus ini agar integritas sistem pemasyarakatan tetap terjaga dan tidak menjadi celah bagi praktik koruptif yang merugikan negara serta mencederai rasa keadilan masyarakat.
