Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemanggilan terhadap anak dari Muhammad Haniv, mantan pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, guna dimintai keterangan sebagai saksi. Langkah ini merupakan bagian dari pengembangan penyidikan kasus dugaan gratifikasi yang menyeret nama Muhammad Haniv.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, pemeriksaan terhadap saksi tersebut bertujuan untuk mendalami aliran dana serta potensi manfaat yang diterima oleh keluarga tersangka. KPK tengah menelusuri adanya indikasi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Muhammad Haniv selama menjabat sebagai pejabat publik di lingkungan Ditjen Pajak.
KPK menduga bahwa Muhammad Haniv telah memanfaatkan posisi strategis, pengaruh, serta jaringan koneksinya untuk meraih keuntungan pribadi. Lebih jauh lagi, penyidik mengindikasikan bahwa pengaruh tersebut juga digunakan untuk mendukung dan menguntungkan berbagai lini usaha yang dijalankan oleh anaknya.
Hingga saat ini, tim penyidik KPK masih terus mengumpulkan bukti-bukti kuat dan memeriksa sejumlah saksi terkait untuk memperjelas konstruksi perkara gratifikasi ini. Proses hukum dilakukan guna memastikan seluruh aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi dapat teridentifikasi dan diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Kasus korupsi di lingkungan perpajakan seringkali menjadi sorotan publik karena instansi ini memiliki peran krusial dalam penghimpunan pendapatan negara. Tindak pidana gratifikasi dan korupsi di sektor pajak tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap integritas sistem administrasi perpajakan nasional.
