Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memberikan perhatian serius terhadap fenomena overkapasitas yang terjadi di berbagai Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di seluruh Indonesia. Kondisi jumlah penghuni yang jauh melampaui daya tampung bangunan dinilai telah mencapai titik yang mengkhawatirkan.
Menurut Komnas HAM, kepadatan yang ekstrem di dalam Lapas berdampak langsung pada penurunan kualitas pelayanan bagi para warga binaan. Kondisi ini menyebabkan pemenuhan hak-hak dasar narapidana menjadi tidak optimal, mulai dari akses kesehatan, sanitasi yang layak, hingga ruang gerak yang memadai untuk proses rehabilitasi.
Menyikapi permasalahan tersebut, Komnas HAM mendorong pemerintah untuk segera melakukan reformasi menyeluruh terhadap tata kelola sistem pemasyarakatan. Reformasi ini diharapkan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik gedung baru, tetapi juga pada peninjauan kembali kebijakan pemidanaan agar tidak semua tindak pidana berakhir dengan kurungan penjara.
Langkah strategis dalam tata kelola yang lebih baik dianggap krusial guna memastikan bahwa fungsi pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan benar-benar berjalan, bukan sekadar menjadi tempat penahanan yang mengabaikan aspek kemanusiaan. Dengan tata kelola yang lebih efektif, diharapkan hak-hak asasi warga binaan dapat terpenuhi sesuai dengan standar hukum yang berlaku.
Permasalahan overkapasitas di Lapas Indonesia telah menjadi isu klasik yang berkepanjangan. Hal ini sering kali dikaitkan dengan kebijakan hukum yang masih mengedepankan pendekatan punitif atau hukuman penjara dibandingkan dengan hukuman alternatif seperti kerja sosial atau rehabilitasi medis bagi pengguna narkotika. Dampak dari kepadatan ini tidak hanya dirasakan oleh warga binaan, tetapi juga meningkatkan beban kerja petugas lapas yang berisiko memicu konflik internal di dalam lembaga pemasyarakatan.
