Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memberikan perhatian serius terhadap kondisi lembaga pemasyarakatan (lapas) di seluruh Indonesia. Berdasarkan pemantauan lembaga tersebut, permasalahan kelebihan kapasitas atau overcapacity telah menjadi isu kronis yang terjadi selama satu dekade terakhir.
Kondisi lapas yang melebihi daya tampung ini dinilai berdampak signifikan terhadap kualitas pelayanan dan pemenuhan hak-hak dasar para warga binaan. Selain masalah kepadatan hunian, Komnas HAM juga menggarisbawahi adanya kendala terkait akses pemantauan yang masih terbatas. Keterbatasan ini menghambat pengawasan independen untuk memastikan bahwa standar hak asasi manusia tetap terjaga di dalam lingkungan penjara.
Persoalan overkapasitas yang berlangsung selama 10 tahun terakhir menunjukkan bahwa penanganan terhadap kepadatan lapas belum mencapai solusi yang efektif. Komnas HAM menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pemidanaan dan pengelolaan lapas agar tidak terjadi penurunan standar kemanusiaan akibat keterbatasan ruang dan fasilitas.
Permasalahan overkapasitas di lapas Indonesia umumnya dipicu oleh tingginya angka hunian yang tidak sebanding dengan pembangunan infrastruktur penjara baru. Hal ini sering kali dikaitkan dengan kebijakan pemidanaan yang masih mengandalkan hukuman penjara sebagai solusi utama, dibandingkan dengan penguatan hukuman alternatif atau rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana ringan.
