Presiden terpilih Prabowo Subianto memberikan pernyataan tegas terkait adanya peraturan daerah (perda) yang memberikan izin bagi praktik pembakaran lahan. Menurut Prabowo, regulasi semacam itu merupakan bentuk aturan yang menipu masyarakat dan mengabaikan dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.
Prabowo menekankan bahwa izin pembakaran lahan dalam regulasi daerah tidak seharusnya dijadikan legitimasi untuk melakukan tindakan yang merusak ekosistem. Pernyataan ini muncul sebagai bentuk komitmen untuk menjaga kelestarian alam dan mencegah terjadinya bencana kabut asap yang kerap melanda berbagai wilayah di Indonesia akibat pembakaran hutan dan lahan secara ilegal maupun terstruktur.
Di sisi lain, menanggapi pernyataan tersebut, Ardianto Satriawan memberikan catatan kritis mengenai besarnya kewenangan yang dimiliki oleh seorang presiden. Ia menyinggung bahwa dengan kekuasaan eksekutif yang luas, presiden memiliki kapasitas untuk mengintervensi atau mengoreksi kebijakan di tingkat daerah yang dianggap bertentangan dengan kepentingan nasional atau kelestarian lingkungan.
Kritik terhadap perda bakar lahan ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintahan mendatang akan lebih memperketat pengawasan terhadap tata kelola lahan di daerah. Sinkronisasi antara aturan daerah dan kebijakan pusat menjadi krusial agar tidak ada celah hukum yang dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk melakukan eksploitasi lahan dengan cara-cara yang merusak.
Permasalahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) merupakan isu tahunan yang kompleks di Indonesia, terutama di wilayah Sumatra dan Kalimantan. Praktik pembakaran lahan sering kali dilakukan untuk efisiensi biaya dalam pembukaan lahan pertanian dan perkebunan sawit. Pemerintah Indonesia selama ini telah berupaya menekan angka karhutla melalui berbagai strategi, termasuk restorasi gambut dan penegakan hukum terhadap korporasi yang terbukti melakukan pembakaran lahan secara sengaja.
