Persoalan mengenai syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan dalam proses Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024. Refly Harun, yang bertindak sebagai kuasa hukum dari pihak pemohon, memberikan pernyataan kritis terkait keabsahan dokumen riwayat pendidikan yang diajukan oleh putra sulung Presiden Joko Widodo tersebut.
Dalam keterangannya, Refly mengungkapkan adanya indikasi ketidaksesuaian atau kejanggalan pada data kelulusan Gibran. Menurutnya, terdapat perbedaan informasi yang ditemukan dalam dokumen riwayat pendidikan yang disampaikan, sehingga hal ini menjadi poin keberatan utama dalam gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi.
Fokus utama dari keberatan ini terletak pada pemenuhan syarat administratif pendidikan yang menjadi prasyarat pencalonan wakil presiden. Pihak pemohon menilai bahwa transparansi dan akurasi data riwayat hidup calon pemimpin sangat krusial untuk memastikan integritas proses demokrasi. Oleh karena itu, Refly menekankan pentingnya pemeriksaan mendalam terhadap dokumen-dokumen tersebut guna memastikan tidak ada manipulasi atau kesalahan informasi yang disengaja.
Kasus ini mencuat sebagai bagian dari upaya hukum pihak pemohon untuk menguji validitas syarat pencalonan Gibran dalam Pilpres 2024. Perdebatan mengenai latar belakang pendidikan ini diharapkan mendapatkan kejelasan melalui persidangan di Mahkamah Konstitusi, yang memiliki kewenangan untuk memutus sengketa hasil pemilihan umum serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa.
