Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah memberikan lampu hijau bagi Komisi XIII untuk melakukan kunjungan kerja ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cibinong. Langkah ini diambil guna melakukan verifikasi dan cek fakta terkait kondisi terkini di fasilitas pemasyarakatan tersebut.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan persetujuan tersebut saat memberikan keterangan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Selasa (29/9). Menurutnya, kunjungan ini penting dilakukan agar anggota legislatif mendapatkan gambaran yang akurat dan objektif mengenai situasi di lapangan, sehingga kebijakan atau pengawasan yang dilakukan dapat tepat sasaran.
Kegiatan peninjauan ini diharapkan dapat mengungkap berbagai permasalahan yang ada di Lapas Cibinong, baik dari sisi sarana prasarana maupun pelayanan terhadap warga binaan. Dengan melakukan cek fakta secara langsung, Komisi XIII dapat mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh pihak pengelola lapas serta memastikan bahwa hak-hak narapidana terpenuhi sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Selain itu, kunjungan kerja ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPR RI dalam memastikan tata kelola lembaga pemasyarakatan berjalan dengan transparan dan akuntabel. Hasil dari peninjauan lapangan ini nantinya akan dijadikan bahan evaluasi dan rekomendasi bagi pemerintah, khususnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk melakukan perbaikan sistemik di lingkungan lapas.
Secara umum, isu mengenai kondisi lembaga pemasyarakatan di Indonesia seringkali menjadi sorotan publik, terutama terkait masalah kelebihan kapasitas (overcapacity) dan kualitas pelayanan kesehatan bagi warga binaan. Kondisi ini mendorong perlunya pengawasan ketat dari lembaga legislatif guna memastikan bahwa fungsi pembinaan di dalam lapas tetap berjalan efektif meskipun menghadapi berbagai tantangan infrastruktur.
