Mahkamah Konstitusi (MK) secara resmi telah mengeluarkan putusan terkait permohonan pengujian Undang-Undang (UU) Telekomunikasi yang diajukan oleh pemohon mengenai mekanisme perpindahan operator seluler tanpa mengubah nomor telepon, atau yang lebih dikenal dengan istilah Mobile Number Portability (MNP).
Dalam persidangan tersebut, MK menyatakan bahwa permohonan yang diajukan tidak dapat dikabulkan. Majelis Hakim Konstitusi menilai bahwa gugatan tersebut tidak memenuhi syarat dan ketentuan hukum yang berlaku dalam proses pengujian undang-undang di lembaga tersebut.
Penolakan ini berarti bahwa regulasi yang ada saat ini tetap berlaku, dan tidak ada perubahan konstitusional terhadap aturan telekomunikasi terkait prosedur pergantian operator seluler bagi pengguna layanan komunikasi di Indonesia.
Keputusan MK ini menjadi titik akhir dari upaya hukum untuk mewajibkan implementasi sistem perpindahan nomor tetap antar operator melalui jalur pengujian undang-undang. Dengan demikian, kebijakan mengenai teknis perpindahan nomor telepon tetap berada di bawah wewenang regulasi pemerintah dan koordinasi antar operator seluler yang beroperasi di tanah air.
