Kantor Staf Presiden (KSP) melalui Moeldoko menekankan pentingnya pemberian insentif bagi kendaraan listrik, khususnya untuk sektor transportasi publik berupa bus dan kendaraan angkut logistik di area pertambangan. Langkah ini dipandang strategis guna mempercepat transisi energi di sektor transportasi Indonesia.
Moeldoko menjelaskan bahwa pemberian insentif tersebut menjadi sangat mendesak karena potensi penggunaan kendaraan listrik dalam skala besar di sektor logistik dan transportasi umum dapat memberikan dampak signifikan terhadap pengurangan emisi karbon. Fokus utama diarahkan pada truk logistik yang beroperasi di wilayah tambang, mengingat intensitas operasional yang tinggi dan kebutuhan akan efisiensi energi yang lebih besar.
Selain itu, dukungan pemerintah melalui skema insentif diharapkan mampu menurunkan hambatan biaya investasi awal yang biasanya cukup tinggi bagi pengadaan kendaraan listrik dibandingkan kendaraan konvensional. Dengan adanya stimulus ini, para pelaku industri dan operator transportasi diharapkan lebih terdorong untuk beralih ke teknologi ramah lingkungan.
Implementasi insentif ini tidak hanya menyasar pada aspek lingkungan, tetapi juga bertujuan untuk memperkuat ekosistem kendaraan listrik nasional. Dengan mendorong penggunaan bus listrik untuk transportasi massal dan truk listrik untuk industri berat, Indonesia berupaya mengintegrasikan teknologi rendah emisi ke dalam rantai pasok logistik dan layanan publik secara lebih menyeluruh.
Pengembangan kendaraan listrik di Indonesia merupakan bagian dari strategi jangka panjang pemerintah untuk mencapai target Net Zero Emission (NZE). Upaya ini mencakup pengembangan infrastruktur pengisian daya (charging station) serta penguatan industri baterai domestik guna mengurangi ketergantungan pada impor komponen kendaraan listrik.
