Ombudsman Republik Indonesia mengungkap adanya dugaan praktik pungutan liar (pungli) yang terjadi di Rumah Tahanan (Rutan) Pondok Bambu. Berdasarkan hasil pemeriksaan, nilai pungutan liar yang diduga terjadi di lembaga pemasyarakatan tersebut mencapai angka Rp 250 juta.
Temuan ini terungkap setelah Ombudsman melakukan inspeksi mendadak (sidak) untuk memantau kualitas pelayanan publik di lingkungan pemasyarakatan. Dalam proses pengawasannya, Ombudsman tidak hanya menemukan indikasi pungli di Rutan Pondok Bambu, tetapi juga mengidentifikasi berbagai permasalahan administratif dan operasional lainnya di sejumlah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang menjadi objek pemeriksaan.
Praktik pungli di lingkungan rutan dan lapas menjadi sorotan serius karena mencederai prinsip keadilan dan hak asasi para tahanan. Ombudsman menekankan bahwa segala bentuk biaya tambahan yang tidak resmi dalam pemberian layanan publik di lembaga negara merupakan pelanggaran berat terhadap kode etik dan hukum yang berlaku.
Atas temuan ini, Ombudsman berkomitmen untuk mengawal kasus tersebut agar dilakukan investigasi lebih lanjut oleh pihak berwenang. Hal ini diharapkan dapat menjadi momentum pembersihan sistem birokrasi di lingkungan pemasyarakatan guna menghapus budaya pungutan liar yang selama ini kerap menjadi keluhan masyarakat dan warga binaan.
Secara umum, isu pungli di lembaga pemasyarakatan di Indonesia telah menjadi tantangan kronis yang kerap muncul dalam berbagai laporan pengawasan. Masalah ini biasanya berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang dalam pemberian fasilitas khusus, pengaturan kamar, hingga proses administrasi pembebasan bersyarat. Penataan kembali manajemen rutan dan lapas melalui digitalisasi layanan kini terus didorong oleh pemerintah untuk meminimalisir interaksi tatap muka yang berpotensi memicu praktik transaksional ilegal.
