Memiliki catatan kredit yang bersih merupakan salah satu syarat utama bagi masyarakat yang ingin mengajukan pinjaman ke lembaga keuangan, baik itu Kredit Pemilikan Rumah (KPR), kredit kendaraan bermotor, maupun modal usaha. Namun, tidak sedikit nasabah yang mengalami kendala saat pengajuan kredit mereka ditolak karena terdeteksi memiliki riwayat pembayaran yang buruk dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau yang lebih dikenal masyarakat sebagai BI Checking.
Kondisi kredit buruk biasanya terjadi akibat adanya tunggakan pembayaran cicilan atau keterlambatan pelunasan pinjaman di masa lalu. Hal ini menyebabkan skor kredit nasabah menurun, sehingga lembaga keuangan menilai risiko gagal bayar menjadi tinggi. Untuk memperbaiki situasi ini, langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan pengecekan skor kredit secara mandiri guna mengetahui instansi mana saja yang mencatat adanya tunggakan tersebut.
Setelah mengetahui detail utang yang menjadi penyebab buruknya skor kredit, langkah selanjutnya adalah melakukan komunikasi intensif dengan pihak bank atau lembaga keuangan terkait. Nasabah dapat mengajukan negosiasi untuk mendapatkan keringanan berupa pengurangan bunga atau penghapusan denda melalui proses restrukturisasi kredit. Jika kondisi keuangan memungkinkan, melunasi seluruh tunggakan adalah jalan tercepat untuk memulihkan nama baik di mata regulator.
Setelah proses pelunasan selesai, nasabah wajib meminta Surat Keterangan Lunas (SKL) dari lembaga keuangan terkait. Surat ini berfungsi sebagai bukti fisik bahwa kewajiban pembayaran telah dipenuhi. Selanjutnya, nasabah dapat melaporkan pelunasan tersebut ke OJK agar status kolektibilitas dalam sistem SLIK diperbarui menjadi lancar, sehingga akses terhadap fasilitas pinjaman di masa depan dapat terbuka kembali.
