Partai Ummat menyatakan keberatannya terhadap rencana penerapan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar lima persen. Menurut pihak partai, kebijakan tersebut dianggap berpotensi menghambat dan merugikan eksistensi partai-partai politik baru dalam kontestasi pemilihan umum.
Partai Ummat menilai bahwa penetapan angka lima persen sebagai syarat minimum perolehan suara untuk mendapatkan kursi di parlemen terlalu tinggi. Hal ini dikhawatirkan akan menutup peluang partai kecil atau partai yang baru terbentuk untuk berkontribusi dalam proses legislasi di tingkat nasional, meskipun mereka memiliki basis massa yang cukup signifikan.
Kritik ini muncul sebagai bentuk respons atas wacana pengaturan ambang batas yang dinilai tidak memberikan ruang kompetisi yang sehat bagi seluruh peserta pemilu. Partai Ummat berharap ada peninjauan kembali terhadap besaran ambang batas tersebut agar prinsip demokrasi dan representasi rakyat dapat terwujud secara lebih inklusif.
Dalam pandangan mereka, ambang batas yang terlalu tinggi justru dapat menyebabkan banyaknya suara pemilih yang terbuang sia-sia karena partai yang mereka pilih tidak berhasil melampaui batas minimum tersebut. Kondisi ini dinilai mencederai hak konstitusional warga negara yang telah memberikan suaranya dalam pemilu.
Sebagai bagian dari sistem demokrasi di Indonesia, ambang batas parlemen merupakan instrumen yang digunakan untuk menyederhanakan jumlah partai politik di DPR. Namun, perdebatan mengenai besaran angka yang ideal terus bergulir antara upaya penyederhanaan sistem kepartaian dengan prinsip keterwakilan suara rakyat yang seluas-luasnya.
