Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) secara terbuka mempertanyakan keabsahan dokumen pendidikan, khususnya surat keterangan SMA, milik Gibran Rakabuming Raka yang digunakan sebagai syarat pendaftaran calon wakil presiden.
Juru bicara PDIP, Guntur Romli, menyatakan keraguannya terhadap validitas dokumen tersebut. Menurutnya, transparansi mengenai latar belakang pendidikan calon pemimpin nasional sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat luas guna memastikan kepatuhan terhadap aturan hukum yang berlaku.
Lebih lanjut, Guntur Romli memberikan tantangan terbuka kepada pihak-pihak terkait untuk segera menunjukkan bukti fisik dari surat keterangan SMA tersebut. Ia menegaskan bahwa jika dokumen itu memang ada dan sah, maka tidak ada alasan bagi pihak Gibran untuk tidak menunjukkannya kepada publik.
Langkah PDIP ini merupakan bagian dari pengawasan kritis terhadap proses pemilihan umum, di mana kelengkapan administrasi calon menjadi sorotan utama. Guntur menekankan bahwa pembuktian melalui dokumen resmi adalah cara paling sederhana untuk mengakhiri segala spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat.
Persyaratan administrasi bagi calon presiden dan wakil presiden di Indonesia diatur secara ketat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Salah satu syarat mutlak adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi, yang dibuktikan dengan ijazah atau surat keterangan resmi dari lembaga pendidikan yang diakui negara. Ketidaksesuaian atau manipulasi dokumen persyaratan dapat berimplikasi pada gugatan hukum terkait keabsahan pencalonan seseorang dalam kontestasi politik.
