Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan, Jawa Timur, mengambil langkah strategis dengan mengusulkan perubahan status pengelolaan terhadap ratusan sumur gas yang tersebar di wilayahnya. Sebanyak 466 sumur gas direncanakan untuk dialihkan menjadi sumur rakyat, sebagai upaya untuk mengoptimalkan potensi sumber daya alam lokal bagi kesejahteraan masyarakat setempat.
Langkah ini diambil guna memberikan kepastian hukum serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan energi di daerah tersebut. Dengan mengubah status menjadi sumur rakyat, diharapkan proses distribusi dan pemanfaatan gas alam dapat lebih terarah dan memberikan dampak ekonomi langsung bagi warga yang tinggal di sekitar area produksi.
Pemkab Bangkalan menilai bahwa potensi gas alam yang melimpah di wilayahnya harus mampu menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan. Oleh karena itu, koordinasi dengan instansi terkait terus diperkuat agar proses transisi pengelolaan ini dapat berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku, tanpa mengabaikan aspek keselamatan kerja dan kelestarian lingkungan.
Pengusulan ini juga diharapkan dapat meminimalisir konflik sosial yang kerap muncul terkait hak pengelolaan lahan dan sumber daya gas. Dengan status sumur rakyat, skema bagi hasil dan mekanisme operasional diharapkan menjadi lebih transparan dan adil, sehingga masyarakat merasa memiliki dan ikut menjaga aset energi tersebut.
Secara umum, pengelolaan sumber daya alam berbasis kerakyatan merupakan bagian dari strategi pembangunan daerah untuk mengurangi ketergantungan pada korporasi besar. Di berbagai wilayah Indonesia, peralihan pengelolaan energi skala kecil ke tangan masyarakat terbukti dapat meningkatkan pendapatan asli daerah sekaligus menciptakan lapangan kerja baru bagi penduduk lokal melalui sektor pendukung industri gas.
