Menteri Hukum Supratman Andi Agtas telah menyampaikan laporan strategis terkait perkembangan dan rencana kerja kementeriannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Salah satu poin utama yang menjadi sorotan dalam laporan tersebut adalah akselerasi transformasi layanan digital di lingkungan Kementerian Hukum guna meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik.
Pengembangan layanan digital ini diharapkan dapat memangkas birokrasi yang berbelit serta memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dalam mendapatkan layanan hukum secara transparan dan cepat. Integrasi sistem teknologi informasi menjadi prioritas utama agar seluruh proses administrasi dapat terpantau dengan lebih akurat dan akuntabel.
Selain fokus pada digitalisasi, Menkum Supratman juga melaporkan mengenai penguatan akses bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu melalui penyediaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum). Tercatat ada sekitar 83 ribu titik Posbakum yang dipersiapkan untuk memastikan bahwa setiap warga negara, tanpa memandang status ekonomi, dapat memperoleh pendampingan hukum yang layak dalam menghadapi proses peradilan.
Langkah perluasan Posbakum ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk mewujudkan pemerataan akses keadilan (access to justice) di seluruh wilayah Indonesia. Dengan hadirnya layanan bantuan hukum yang lebih terjangkau dan tersebar luas, diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang merasa terabaikan hak-hak hukumnya karena kendala biaya atau jarak.
Presiden Prabowo Subianto menyambut baik laporan tersebut dan menekankan pentingnya implementasi nyata di lapangan agar program-program tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat kecil. Sinergi antara pemanfaatan teknologi dan penyediaan infrastruktur bantuan hukum fisik diharapkan mampu menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
