Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) menegaskan bahwa upaya perlindungan serta penanganan terhadap penyandang disabilitas tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan sebuah sinergi yang kuat dan terintegrasi melalui kerja sama lintas kementerian, lembaga, hingga berbagai sektor terkait untuk memastikan hak-hak penyandang disabilitas terpenuhi dengan optimal.
Kebutuhan akan kolaborasi ini muncul mengingat kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas, yang mencakup berbagai dimensi mulai dari aksesibilitas infrastruktur, peluang kerja, layanan kesehatan, hingga jaminan sosial. Oleh karena itu, koordinasi antarinstansi menjadi kunci agar program penanganan yang dijalankan pemerintah dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran.
Dengan adanya kerja sama lintas sektor, diharapkan setiap kebijakan yang diambil dapat saling mendukung satu sama lain. Misalnya, integrasi antara kementerian yang mengurusi urusan sosial dengan lembaga yang menangani ketenagakerjaan dapat membuka akses lapangan kerja yang lebih luas bagi penyandang disabilitas. Demikian pula dengan peran pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan pusat agar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di tingkat akar rumput.
Langkah penguatan koordinasi ini diharapkan mampu menghapus hambatan sistemik yang selama ini masih dirasakan oleh penyandang disabilitas dalam mengakses layanan publik. Melalui komitmen bersama antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga terkait, perlindungan terhadap kelompok rentan ini diharapkan dapat terwujud secara komprehensif dan berkelanjutan.
