Proses persidangan yang melibatkan dr. Tifa kini memasuki babak baru di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dalam upaya membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah menyusun strategi pembuktian yang cukup masif dengan menyiapkan daftar saksi dan ahli dalam jumlah yang signifikan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, JPU telah mengantongi daftar 94 orang saksi yang akan dihadirkan untuk memberikan keterangan di persidangan. Selain saksi fakta, jaksa juga menyiapkan 26 orang ahli yang dinilai kompeten untuk memberikan keterangan ahli guna memperkuat konstruksi hukum dalam perkara ini.
Kendati jumlah saksi yang disiapkan sangat banyak, jalannya persidangan masih berada pada tahap awal. Pada agenda sidang yang digelar pada 1 Oktober 2026, pemeriksaan baru dilakukan terhadap dua orang saksi. Hal ini menunjukkan bahwa proses pembuktian dalam perkara dr. Tifa diperkirakan akan memakan waktu yang cukup panjang mengingat banyaknya daftar nama yang harus diperiksa satu per satu di hadapan majelis hakim.
Kini, perhatian publik tertuju pada bagaimana keterangan para saksi dan ahli tersebut nantinya akan mempengaruhi jalannya persidangan serta keputusan akhir dari majelis hakim terkait kasus yang menjerat dr. Tifa ini.
Secara umum, proses persidangan di Indonesia mengikuti mekanisme hukum acara pidana yang mengharuskan adanya pembuktian melalui keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Kehadiran saksi ahli dalam sebuah persidangan bertujuan untuk memberikan penjelasan teknis atau spesialisasi ilmu tertentu yang tidak dikuasai oleh hakim, sehingga membantu majelis hakim dalam mengambil keputusan yang adil dan berdasarkan fakta hukum yang akurat.
