PT Pertamina Patra Niaga menyatakan sikap menghormati dan memahami aspirasi yang disampaikan oleh para pelaku usaha truk towing di wilayah Surabaya. Aksi penyampaian aspirasi tersebut berkaitan dengan permintaan akses terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi bagi kendaraan jenis towing.
Menanggapi tuntutan tersebut, Pertamina Patra Niaga menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mencari solusi terbaik bagi para pengemudi. Namun, perusahaan menekankan bahwa kewenangan dalam penetapan jenis kendaraan yang berhak menerima subsidi BBM berada sepenuhnya di tangan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
Oleh karena itu, Pertamina Patra Niaga akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan BPH Migas guna membahas aspirasi para pengemudi truk towing tersebut. Langkah koordinasi ini diambil agar terdapat kejelasan regulasi dan standarisasi mengenai kriteria kendaraan yang diperbolehkan mengonsumsi BBM bersubsidi, sehingga distribusi energi tepat sasaran dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Dalam prosesnya, Pertamina berharap adanya komunikasi yang terbuka dan konstruktif antara pelaku usaha dan regulator. Hal ini penting untuk memastikan bahwa operasional jasa transportasi, khususnya truk towing yang memiliki peran krusial dalam evakuasi kendaraan, dapat berjalan lancar tanpa mengabaikan prinsip keadilan dalam penyaluran subsidi energi kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Sebagai informasi, BPH Migas merupakan lembaga pemerintah yang memiliki peran sentral dalam mengawasi distribusi BBM bersubsidi di seluruh Indonesia. Pengaturan mengenai jenis kendaraan yang berhak mendapatkan subsidi bertujuan untuk menjaga stabilitas anggaran negara serta memastikan bahwa bantuan energi tepat sasaran, terutama bagi sektor transportasi publik dan logistik yang menjadi urat nadi perekonomian nasional.
