Kritik tajam datang dari pengamat politik Adi Prayitno terkait sikap partai-partai politik yang tergabung dalam koalisi pendukung pemerintah saat ini. Hal tersebut dipicu oleh munculnya polemik mengenai keaslian ijazah Gibran Rakabuming Raka yang tengah menjadi sorotan publik.
Adi Prayitno menilai adanya ketidaksinkronan dalam pola pembelaan terhadap sosok yang menduduki posisi strategis sebagai orang nomor dua di Republik Indonesia. Menurutnya, seharusnya partai-partai koalisi memberikan dukungan moral maupun klarifikasi yang kuat untuk meredam serangan serta spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat.
Namun, kenyataan di lapangan justru menunjukkan minimnya reaksi aktif dari pihak koalisi dalam membela Gibran. Kondisi ini dianggap tidak lazim, mengingat posisi Gibran sebagai Wakil Presiden seharusnya mendapatkan perlindungan politik yang solid dari partai-partai yang telah berjuang memenangkan pasangan tersebut dalam kontestasi pemilihan umum.
Ketiadaan pembelaan yang masif ini dinilai dapat memberikan kesan negatif terhadap stabilitas internal koalisi. Selain itu, hal ini juga dianggap dapat melemahkan posisi tawar pemerintah dalam menghadapi isu-isu sensitif yang menyerang personalitas pemimpin negara.
Sebagai informasi, isu mengenai keabsahan dokumen pendidikan atau ijazah seringkali menjadi materi gugatan dan perdebatan sengit dalam politik Indonesia. Hal ini biasanya bertujuan untuk menguji integritas calon pemimpin atau pejabat publik, mengingat syarat administrasi pendidikan merupakan salah satu kualifikasi formal yang wajib dipenuhi dalam sistem kepemimpinan nasional di Indonesia.
