Keterlibatan Presiden Joko Widodo dalam Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melalui pameran Kartu Tanda Anggota (KTA) memicu reaksi keras dari kalangan politikus. Salah satu kritik tajam datang dari Guntur Romli, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yang menilai tindakan tersebut tidak tepat mengingat situasi politik saat ini.
Guntur Romli memberikan sindiran menohok terkait momentum Presiden Jokowi memamerkan KTA PSI. Menurutnya, ada kontradiksi besar dalam sikap sang presiden. Ia menyoroti bagaimana hal-hal yang seharusnya menjadi perhatian publik dan diminta untuk dibuka transparansinya, justru terkesan ditutupi. Sebaliknya, hal yang dianggap tidak terlalu mendesak untuk diketahui publik justru dipamerkan secara terbuka.
Kritik ini muncul di tengah situasi panas terkait polemik ijazah Presiden Jokowi yang hingga kini masih menjadi perdebatan dan menarik perhatian masyarakat luas. Guntur menilai bahwa seharusnya fokus utama saat ini adalah memberikan jawaban yang jelas dan transparan atas tuntutan publik terkait isu ijazah tersebut, bukan justru mengalihkan perhatian dengan memamerkan keanggotaan partai.
Bagi Guntur, tindakan memamerkan KTA PSI di tengah badai isu ijazah dipandang sebagai langkah yang kurang sensitif terhadap aspirasi masyarakat yang menginginkan kejelasan fakta. Hal ini mempertegas ketegangan politik yang terjadi, terutama antara hubungan internal dalam koalisi besar yang melibatkan PDIP dan dukungan yang kini mengalir ke PSI.
Secara umum, dinamika hubungan antara PDIP dan Presiden Jokowi memang mengalami pasang surut dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai partai pengusung utama dalam dua periode kepemimpinan Jokowi, PDIP memiliki peran sentral dalam peta politik nasional. Namun, munculnya berbagai perbedaan pandangan politik dan dukungan terhadap partai lain seringkali menciptakan ketegangan terbuka di ruang publik, yang mencerminkan kompleksitas koalisi politik di Indonesia menjelang transisi kepemimpinan.
