Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memberikan reaksi tegas terhadap usulan Partai NasDem yang menginginkan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold dinaikkan menjadi 7 persen. Usulan ini dinilai dapat memberikan dampak signifikan terhadap peta politik nasional, terutama bagi partai-partai yang sedang berupaya memperkuat basis dukungan di tingkat legislatif.
PSI memperingatkan bahwa penerapan angka ambang batas yang terlalu tinggi dapat membatasi representasi politik rakyat di parlemen. Kenaikan batas ini dianggap sebagai langkah yang berisiko memangkas jumlah partai politik yang mampu menempatkan wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sehingga aspirasi dari berbagai lapisan masyarakat tidak terserap secara maksimal.
Dalam pernyataannya, Bestari dari PSI menyoroti dampak nyata yang terjadi pada pemilihan umum sebelumnya. Ia mengingatkan kembali momen di mana sejumlah partai politik kehilangan kesempatan untuk mendapatkan kursi di DPR meskipun memperoleh suara yang cukup signifikan, hanya karena gagal melampaui ambang batas yang telah ditetapkan.
Menurut Bestari, suara yang diperoleh partai-partai kecil yang tidak lolos ambang batas tersebut pada akhirnya menjadi sia-sia dan tidak diperhitungkan dalam penentuan kursi legislatif. Hal ini dianggap sebagai bentuk kerugian bagi pemilih yang telah memberikan suaranya, karena pilihan mereka tidak terkonversi menjadi keterwakilan kursi di parlemen.
Kritik dari PSI ini menegaskan bahwa perdebatan mengenai ambang batas parlemen bukan sekadar masalah teknis pemilihan, melainkan menyangkut prinsip demokrasi dan keadilan bagi seluruh peserta pemilu agar kompetisi politik tetap sehat dan inklusif.
