Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof Sri Susyanti Nur, memberikan catatan kritis sekaligus dorongan terhadap implementasi kebijakan Bank Tanah di Indonesia. Menurutnya, lembaga ini tidak boleh dipandang secara sempit hanya sebagai instrumen penyedia lahan semata, melainkan harus memiliki fungsi yang lebih strategis dalam tata kelola pertanahan nasional.
Prof Sri menekankan bahwa Bank Tanah seharusnya mampu menjadi motor penggerak dalam mewujudkan pemerataan akses lahan, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan. Kebijakan ini diharapkan tidak hanya berfokus pada pengumpulan aset tanah, tetapi juga pada bagaimana aset tersebut didistribusikan secara adil dan tepat sasaran untuk mendukung pembangunan yang inklusif.
Lebih lanjut, beliau mengingatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Bank Tanah. Hal ini krusial agar lembaga tersebut tidak menjadi celah bagi praktik spekulasi tanah yang justru dapat merugikan kepentingan publik. Pengelolaan yang profesional dan berbasis pada regulasi yang kuat menjadi kunci agar Bank Tanah benar-benar memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.
Menurut Prof Sri, integrasi antara ketersediaan lahan dengan perencanaan wilayah yang matang akan mencegah terjadinya konflik agraria di masa depan. Oleh karena itu, Bank Tanah harus mampu menjembatani kebutuhan investasi dengan perlindungan hak-hak masyarakat lokal, sehingga pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari pemanfaatan lahan dapat dirasakan secara merata oleh berbagai lapisan masyarakat.
Bank Tanah sendiri merupakan badan hukum publik yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengelola tanah negara. Kehadirannya dimaksudkan untuk menjamin ketersediaan lahan guna kepentingan umum, kepentingan pembangunan nasional, serta pelaksanaan reforma agraria. Dalam praktiknya, pengelolaan tanah yang efektif menjadi tantangan besar di Indonesia mengingat kompleksitas sengketa lahan dan tingginya permintaan tanah untuk berbagai sektor pembangunan.
