Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Maluku mengungkapkan bahwa peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Maluku.
Kucuran dana dari APBN dinilai menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah melalui berbagai program pembangunan dan belanja pemerintah. Intervensi fiskal ini diharapkan mampu menciptakan efek pengganda (multiplier effect) yang dapat meningkatkan daya beli masyarakat serta memperkuat struktur ekonomi lokal.
Selain dukungan anggaran pemerintah, penyaluran KUR juga menjadi sorotan utama. Fasilitas kredit dengan subsidi bunga ini menyasar para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar memiliki akses permodalan yang lebih terjangkau. Dengan modal yang cukup, para pelaku usaha di Maluku diharapkan dapat meningkatkan skala produksinya, melakukan inovasi produk, hingga memperluas jangkauan pasar.
Kombinasi antara belanja pemerintah melalui APBN dan dukungan pembiayaan melalui KUR dipandang sebagai strategi efektif untuk mendorong pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Fokus utamanya adalah memastikan bahwa stimulus ekonomi tidak hanya dirasakan oleh pelaku usaha besar, tetapi juga menjangkau lapisan masyarakat bawah yang menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan di Maluku.
Secara umum, Maluku memiliki potensi ekonomi yang besar, terutama di sektor perikanan, kelautan, dan pertanian. Namun, tantangan geografis sebagai wilayah kepulauan seringkali menjadi hambatan dalam distribusi logistik dan akses keuangan. Oleh karena itu, penguatan akses permodalan melalui KUR dan optimalisasi belanja negara menjadi krusial untuk mengintegrasikan potensi daerah dengan pasar nasional maupun internasional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
