Polemik mengenai persyaratan administrasi dalam Pemilihan Umum Presiden 2024 kembali mencuat ke publik. Fokus utama diskusi kali ini tertuju pada Pasal 18 ayat (3) dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023, yang mengatur tentang pengecualian syarat ijazah SMA bagi calon yang merupakan lulusan institusi pendidikan luar negeri.
Berdasarkan sejumlah analisis, muncul dugaan bahwa klausul pengecualian tersebut baru ditambahkan atau dimunculkan menjelang pelaksanaan Pilpres 2024. Hal ini memicu perdebatan mengenai urgensi perubahan aturan di saat proses pencalonan sudah berjalan, terutama ketika dikaitkan dengan profil calon wakil presiden, Gibran Rakabuming Raka.
Kritik yang berkembang menyebutkan bahwa adanya pasal khusus ini terkesan memberikan kemudahan administratif bagi kandidat tertentu yang menempuh pendidikan di mancanegara. Para pengamat menilai bahwa perubahan aturan yang terjadi secara mendadak dapat mencederai prinsip transparansi dan kesetaraan dalam proses pemilihan umum.
KPU sendiri memiliki kewenangan dalam menyusun regulasi teknis pelaksanaan pemilu melalui PKPU. Namun, setiap perubahan yang dianggap signifikan biasanya harus melalui proses konsultasi dan pengkajian mendalam agar tidak menimbulkan interpretasi ganda atau kesan keberpihakan. Hingga saat ini, isu mengenai legalitas dan momentum munculnya pasal ijazah tersebut masih menjadi bahan diskusi hangat di kalangan praktisi hukum dan politik nasional.
