PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM memberikan pernyataan resmi terkait permasalahan hukum yang terjadi di wilayah Pacitan. Perusahaan pembiayaan milik negara ini menekankan bahwa seluruh operasional bisnisnya dijalankan dengan mengacu pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik, kepatuhan terhadap regulasi, serta ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
Dalam keterangannya, PNM menyatakan sikap tegas terhadap segala bentuk kecurangan atau fraud yang terjadi di lingkungan kerja maupun dalam proses bisnisnya. Perusahaan menerapkan kebijakan 'zero tolerance', yang berarti tidak ada ruang bagi tindakan manipulasi atau pelanggaran integritas dalam bentuk apa pun. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa kepercayaan nasabah tetap terjaga dan seluruh prosedur dijalankan secara transparan.
PNM berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan internal secara ketat guna mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang. Selain itu, perusahaan memastikan akan kooperatif dalam mengikuti proses hukum yang sedang berjalan terkait perkara di Pacitan tersebut. Hal ini merupakan bagian dari tanggung jawab perusahaan dalam menjaga akuntabilitas publik sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Dengan penguatan sistem pengendalian internal, PNM berharap dapat meminimalisir risiko operasional dan memastikan bahwa penyaluran modal usaha benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan tanpa adanya penyimpangan oleh oknum tertentu. Integritas karyawan menjadi fokus utama dalam transformasi budaya kerja yang sedang diusung oleh perusahaan.
Sebagai lembaga keuangan mikro, PNM memiliki peran strategis dalam memberdayakan masyarakat kelas bawah, khususnya perempuan prasejahtera melalui program Mekaar. Dengan fokus pada inklusi keuangan, PNM membantu jutaan nasabah di seluruh pelosok Indonesia untuk memulai dan mengembangkan usaha mikro guna meningkatkan taraf hidup ekonomi keluarga.
