Organisasi Angkutan Darat (Organda) menyampaikan usulan strategis kepada pemerintah terkait mekanisme penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Dalam usulannya, Organda meminta agar hak akses terhadap BBM subsidi dibatasi secara ketat, sehingga hanya kendaraan dengan plat kuning atau kendaraan umum yang diperbolehkan menggunakannya.
Langkah ini dipandang perlu untuk memastikan bahwa subsidi energi tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi sektor transportasi publik. Dengan membatasi penggunaan BBM subsidi hanya untuk kendaraan plat kuning, diharapkan biaya operasional transportasi umum dapat terjaga, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada keterjangkauan tarif bagi masyarakat luas.
Lebih lanjut, Organda menegaskan bahwa kendaraan pribadi tidak seharusnya mendapatkan akses terhadap BBM subsidi. Hal ini didasari oleh urgensi untuk mengalihkan beban subsidi dari konsumsi pribadi ke sektor produktif yang melayani kepentingan publik. Pengaturan yang lebih ketat ini diharapkan dapat meminimalisir kebocoran distribusi BBM subsidi yang selama ini sering menjadi tantangan pemerintah.
Usulan ini muncul di tengah upaya pemerintah untuk mereformasi sistem distribusi energi agar lebih efektif dan efisien. Dengan menerapkan filter berdasarkan jenis plat nomor kendaraan, pengawasan di lapangan diharapkan menjadi lebih mudah dilakukan oleh petugas SPBU maupun aparat terkait, sehingga potensi penyalahgunaan BBM subsidi oleh pemilik mobil pribadi dapat ditekan secara signifikan.
BBM bersubsidi, seperti Pertalite dan Solar, merupakan instrumen fiskal pemerintah Indonesia untuk menjaga stabilitas harga energi di tingkat konsumen. Namun, beban anggaran negara untuk subsidi energi terus mengalami tekanan akibat volume konsumsi yang tinggi dan fluktuasi harga minyak dunia, sehingga diperlukan pengawasan ketat agar bantuan pemerintah benar-benar dirasakan oleh kelompok masyarakat yang membutuhkan dan sektor transportasi publik.
