PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mengambil langkah tegas dalam meningkatkan standar keselamatan transportasi kereta api. Langkah ini merupakan tindak lanjut cepat atas enam rekomendasi yang diberikan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) menyusul insiden yang melibatkan KA 4B Argo Bromo Anggrek dan KA 5568A Commuter Line di wilayah Stasiun Bekasi Timur, Daop 1 Jakarta.
Direktur Utama KAI, Bobby Rasyidin, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai perbaikan menyeluruh. Hal ini meliputi penyempurnaan prosedur keselamatan, penguatan sistem pengendalian operasional, evaluasi pola kerja, hingga peningkatan kualitas pelatihan bagi personel. Di sisi lain, KAI juga menegaskan komitmennya untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan serta memberikan pendampingan hukum bagi pegawai yang terlibat dalam pemeriksaan.
Dalam hal teknis di lapangan, Vice President Corporate Communication KAI, Anne Purba, menjelaskan bahwa perusahaan telah menerbitkan instruksi penutupan 172 perlintasan sebidang sejak 11 Mei 2026, di mana seluruh target penutupan tersebut telah rampung dilaksanakan pada 23 Juli 2026. Selain penutupan, KAI juga memprioritaskan peningkatan keselamatan di 190 titik strategis yang tersebar di sembilan Daerah Operasi (Daop) dan empat Divisi Regional (Divre) di wilayah Jawa dan Sumatra.
Upaya peningkatan keamanan di titik-titik prioritas tersebut meliputi pembangunan gardu, pemasangan palang pintu, pengadaan rambu-rambu peringatan, serta penyediaan alat komunikasi yang memadai. Hingga 28 September 2026, tercatat 183 dari 190 lokasi telah menjalani pengerjaan sipil, sementara pengerjaan modular telah mencapai 69 lokasi. Untuk mendukung operasional di lapangan, KAI telah menyiapkan 748 petugas Penjaga Jalan Lintasan (PJL) yang tersertifikasi. Khusus untuk JPL 86 Bekasi Timur, seluruh fasilitas seperti pos jaga, rambu, dan palang pintu telah selesai dibangun dan kini sudah beroperasi penuh.
Tidak hanya fokus pada infrastruktur, KAI juga gencar melakukan edukasi kepada masyarakat. Sosialisasi keselamatan dilakukan secara masif melalui kunjungan ke sekolah-sekolah, tempat ibadah, serta area perlintasan. Langkah ini dibarengi dengan tindakan tegas berupa penutupan perlintasan liar yang dinilai rawan kecelakaan.
Perlintasan sebidang merupakan salah satu titik paling kritis dalam keselamatan transportasi kereta api di Indonesia. Tingginya angka kecelakaan di area ini sering kali dipicu oleh kurangnya disiplin pengguna jalan serta keberadaan perlintasan liar yang tidak terjaga. Oleh karena itu, koordinasi antara operator kereta api dengan pemerintah daerah dan kepolisian menjadi kunci utama dalam meminimalisir risiko kecelakaan melalui pembangunan jalan layang (flyover) atau penutupan akses ilegal.
