Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, menegaskan bahwa upaya pengurangan risiko bencana tidak boleh menjadi langkah yang dilakukan secara mendadak saat musibah terjadi. Menurutnya, strategi mitigasi bencana harus sudah terintegrasi sejak tahap perencanaan pembangunan di tingkat daerah.
Bima Arya menjelaskan bahwa memasukkan unsur mitigasi risiko ke dalam dokumen perencanaan akan membuat pemerintah daerah lebih siap dalam menghadapi potensi ancaman bencana. Dengan perencanaan yang matang, alokasi sumber daya dan langkah-langkah preventif dapat disusun secara sistematis, sehingga dampak kerusakan maupun jumlah korban jiwa dapat diminimalisir saat bencana benar-benar terjadi.
Lebih lanjut, Wamendagri mengimbau agar pemerintah daerah tidak hanya fokus pada tahap tanggap darurat atau pemulihan pascabencana. Pergeseran paradigma dari pendekatan responsif menjadi preventif dinilai sangat krusial. Hal ini mencakup pemetaan wilayah rawan bencana, penguatan infrastruktur yang tahan bencana, hingga edukasi masyarakat mengenai langkah penyelamatan diri.
Integrasi mitigasi dalam perencanaan ini diharapkan dapat menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan mempertimbangkan risiko bencana sejak awal, pembangunan fisik maupun sosial di daerah tidak akan terhambat atau hancur seketika oleh bencana alam, melainkan memiliki daya lentur atau resiliensi yang lebih kuat dalam menghadapi tantangan lingkungan di masa depan.
