Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mengambil langkah ekstrem berupa mutasi massal terhadap seluruh pegawai di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cibinong. Keputusan ini diambil meskipun terdapat indikasi adanya praktik maladministrasi yang terjadi di lembaga pemasyarakatan tersebut.
Berdasarkan keterangan resmi, pemerintah memilih untuk melakukan pendekatan yang lebih terukur dalam menangani permasalahan ini. Alih-alih memindahkan seluruh staf, Kementerian Imipas hanya akan merotasi pejabat-pejabat tertentu yang terbukti terlibat dalam penyimpangan prosedur atau pelanggaran administrasi.
Langkah rotasi selektif ini diambil dengan pertimbangan matang mengenai kesejahteraan dan stabilitas psikologis para pegawai. Pemerintah menilai bahwa mutasi massal justru berpotensi merugikan pegawai yang tidak terlibat dalam kasus tersebut dan dapat mengganggu kinerja operasional Lapas Cibinong secara keseluruhan.
Dengan memfokuskan sanksi atau pemindahan jabatan hanya kepada oknum yang bertanggung jawab, Kementerian Imipas berharap dapat memberikan efek jera sekaligus melakukan pembenahan internal tanpa mengorbankan hak-hak pegawai yang telah bekerja sesuai prosedur. Upaya ini diharapkan mampu mengembalikan tata kelola administrasi yang bersih dan transparan di lingkungan Lapas Cibinong.
Secara umum, lembaga pemasyarakatan di Indonesia seringkali menghadapi tantangan besar terkait manajemen sumber daya manusia dan pengawasan internal. Isu maladministrasi, mulai dari tata kelola dokumen hingga penyalahgunaan wewenang, menjadi perhatian serius pemerintah guna memastikan fungsi pembinaan warga binaan berjalan maksimal tanpa adanya praktik pungutan liar atau penyimpangan prosedur lainnya.
