Kader Partai Demokrat, Andi, memberikan analisis terkait perbedaan dampak dari polemik ijazah yang menyeret nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, terdapat perbedaan mendasar dalam hal konsekuensi hukum maupun tata negara antara kedua isu tersebut.
Andi menilai bahwa persoalan mengenai keaslian ijazah yang sempat dikaitkan dengan Joko Widodo tidak lagi memiliki dampak langsung terhadap stabilitas tata negara. Hal ini didasari oleh fakta bahwa masa jabatan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia telah mencapai titik akhir, sehingga isu tersebut tidak lagi memengaruhi legitimasi kekuasaan saat ini.
Berbeda halnya dengan polemik ijazah yang menyasar Gibran Rakabuming Raka. Andi berpendapat bahwa isu yang menerpa sang Wakil Presiden memiliki bobot yang lebih berat. Hal ini dikarenakan Gibran saat ini masih aktif menjabat sebagai pemimpin negara, sehingga segala bentuk kontroversi terkait persyaratan administratif atau keabsahan dokumen pendidikan dapat berdampak pada legitimasi jabatannya.
Kritik ini menekankan bahwa transparansi dan validitas dokumen resmi bagi pejabat yang sedang menjabat menjadi krusial untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepresidenan. Oleh karena itu, polemik yang melibatkan Gibran dianggap lebih krusial untuk diklarifikasi dibandingkan dengan isu ijazah Jokowi yang dianggap sudah tidak relevan secara administratif kenegaraan.
