Penetapan masinis KA Argo Bromo Anggrek sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan kereta api di wilayah Bekasi Timur mendapat sorotan dari pengamat kebijakan publik. Adib Miftahul menekankan bahwa proses penyidikan tidak seharusnya hanya berfokus pada kesalahan individu atau aspek kelalaian manusia semata.
Menurut Adib, pihak penyidik perlu melakukan investigasi yang lebih menyeluruh dan komprehensif untuk melihat akar permasalahan dari peristiwa tersebut. Ia menilai bahwa pendekatan 'human error' seringkali menjadi jalan pintas dalam menentukan penyebab kecelakaan, padahal terdapat berbagai faktor sistemik yang mungkin turut berkontribusi terhadap kejadian tersebut.
Oleh karena itu, Adib mendorong agar penyidik juga memeriksa Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. Keterlibatan lembaga regulator ini dianggap penting guna memastikan apakah ada kelalaian dalam aspek pengawasan, pemeliharaan sarana prasarana, hingga implementasi standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku di lapangan.
Dengan melibatkan DJKA dalam proses pemeriksaan, diharapkan hasil investigasi menjadi lebih objektif dan transparan. Hal ini bertujuan agar tanggung jawab hukum tidak hanya dibebankan kepada operator atau masinis, tetapi juga menyentuh pihak-pihak yang memiliki kewenangan regulasi dan pengawasan terhadap keselamatan transportasi kereta api di Indonesia.
Keselamatan transportasi publik, khususnya kereta api, sangat bergantung pada sinergi antara sumber daya manusia yang kompeten, kelaikan sarana prasarana, serta pengawasan ketat dari pemerintah. Secara umum, kecelakaan transportasi seringkali disebabkan oleh kombinasi berbagai faktor, mulai dari kegagalan teknis hingga lemahnya sistem manajemen keselamatan yang seharusnya dikelola oleh otoritas terkait guna mencegah terjadinya risiko serupa di masa depan.
