Ketua Dewan Etik Partai Golkar, Mohammad Hatta, menyampaikan usulan mengenai pembentukan Mahkamah Etik Nasional. Inisiatif ini muncul sebagai langkah strategis untuk mengintegrasikan berbagai lembaga etik yang saat ini tersebar di berbagai instansi dan bidang pemerintahan.
Menurut Mohammad Hatta, keberadaan lembaga etik yang terfragmentasi atau terpisah-pisah saat ini dinilai kurang efisien. Dengan adanya Mahkamah Etik Nasional, diharapkan terdapat satu wadah terpadu yang mampu menyelaraskan standar etika dan pengawasan perilaku pejabat negara di seluruh sektor.
Upaya penyatuan ini dipandang penting guna menciptakan konsistensi dalam penegakan kode etik di lingkungan pemerintahan. Dengan adanya satu lembaga sentral, proses koordinasi dan pengawasan terhadap integritas para pemangku kepentingan negara diharapkan dapat berjalan lebih optimal dan terstruktur.
Langkah ini diharapkan tidak hanya menjadi solusi administratif, tetapi juga mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas penyelenggara negara melalui sistem pengawasan etika yang lebih terpadu dan transparan.
