Ketua Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta, Harry Ara Hutabarat, memberikan imbauan kepada masyarakat, terutama kalangan mahasiswa, agar tetap mengedepankan sisi humanis saat menyampaikan kritik terhadap pemerintah maupun lembaga publik.
Menurut Harry, sikap kritis merupakan bagian penting dalam demokrasi dan hak setiap warga negara untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Namun, ia menekankan bahwa penyampaian kritik tersebut tidak boleh mengabaikan etika dan norma kesantunan. Kritik yang konstruktif seharusnya berfokus pada substansi permasalahan dan solusi, bukan justru menyerang pribadi atau dilakukan dengan cara-cara yang tidak beradab.
Lebih lanjut, Harry menjelaskan bahwa keterbukaan informasi publik adalah kunci utama dalam membangun kepercayaan antara pemerintah dan rakyat. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat memberikan masukan yang lebih akurat dan tepat sasaran. Namun, ia mengingatkan bahwa proses dialog antara pengkritik dan pihak yang dikritik akan berjalan lebih efektif jika dilakukan dalam suasana yang kondusif dan saling menghormati.
Ia berharap agar semangat kritis yang dimiliki oleh generasi muda, khususnya mahasiswa, dapat disalurkan melalui kanal-kanal yang tepat dan dengan cara yang beradab. Hal ini bertujuan agar pesan yang ingin disampaikan dapat diterima dengan baik oleh pengambil kebijakan dan benar-benar membawa perubahan positif bagi kepentingan publik di wilayah DKI Jakarta.
Komisi Informasi sendiri merupakan lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Lembaga ini berperan penting dalam menjamin hak masyarakat untuk mengakses informasi dari badan publik, sekaligus menjadi mediator dalam sengketa informasi publik guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
