Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melontarkan kritik tajam terhadap langkah Presiden Joko Widodo yang menunjukkan Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Tindakan tersebut dinilai tidak relevan dengan tuntutan transparansi yang selama ini disuarakan oleh berbagai pihak.
Juru Bicara PDIP, Guntur Romli, memberikan sindiran keras terkait aksi pamer KTA tersebut. Menurutnya, fokus utama yang seharusnya dijawab oleh Presiden bukanlah mengenai afiliasi partai melalui kartu anggota, melainkan pembuktian terkait dokumen pendidikan.
Lebih lanjut, Guntur secara terbuka menyindir PSI dengan menyebut partai tersebut sebagai 'Partai Sengketa Ijazah'. Pernyataan ini muncul sebagai bentuk kekecewaan atas respons yang dianggap tidak menjawab substansi permasalahan yang sedang berkembang di masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, PDIP mendesak agar Presiden Joko Widodo segera menunjukkan ijazah asli dari Universitas Gadjah Mada (UGM). Hal ini dianggap sebagai langkah paling tepat untuk mengakhiri segala spekulasi dan keraguan publik mengenai keabsahan latar belakang pendidikan sang kepala negara.
Perselisihan narasi ini memperlihatkan ketegangan politik yang semakin meruncing antara PDIP dan PSI, terutama dalam hal komunikasi publik dan pertanggungjawaban atas isu-isu yang menjadi perhatian masyarakat luas.
