Kuasa Hukum Denny Indrayana, Refly Harun, melontarkan kritik terkait data riwayat pendidikan Gibran Rakabuming Raka. Menurut Refly, terdapat ketidaksesuaian informasi mengenai tahun pendidikan Gibran yang tercantum dalam berbagai dokumen resmi.
Dalam pernyataannya, Refly mengungkapkan bahwa ditemukan perbedaan keterangan tahun pendidikan jika membandingkan data yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan dokumen yang dikeluarkan oleh Sekretariat Negara (Setneg). Perbedaan data ini dinilai sebagai sebuah keanehan yang menunjukkan adanya inkonsistensi informasi mengenai latar belakang akademis Gibran.
Refly menekankan bahwa validitas data riwayat hidup seorang pejabat publik, terutama dalam dokumen resmi negara, seharusnya bersifat konsisten dan akurat. Temuan perbedaan tahun pendidikan ini dianggap penting untuk diklarifikasi guna memastikan transparansi informasi kepada masyarakat.
Kritik ini muncul di tengah dinamika politik yang melibatkan Denny Indrayana dan pihak Gibran, di mana akurasi data administratif menjadi salah satu poin yang disoroti oleh tim hukum Denny Indrayana. Refly menilai bahwa ketidakkonsistenan tersebut bukan sekadar masalah administratif kecil, melainkan berkaitan dengan integritas data yang disajikan kepada publik melalui lembaga negara.
KPU sendiri merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam memverifikasi dokumen administrasi calon pemimpin dalam kontestasi politik di Indonesia. Sementara itu, Sekretariat Negara berperan dalam mengelola administrasi kepresidenan dan wakil presiden, sehingga sinkronisasi data di antara kedua lembaga tersebut menjadi krusial dalam menjaga kredibilitas administrasi pemerintahan.
