Ombudsman Republik Indonesia mengungkapkan sebuah temuan mengejutkan terkait sistem keamanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan, ditemukan adanya sebuah jalur di area belakang Lapas yang terhubung langsung dengan akses masyarakat atau wilayah perkampungan warga sekitar.
Keberadaan jalur belakang ini dinilai menjadi celah keamanan yang serius bagi institusi pemasyarakatan tersebut. Secara prosedural, area Lapas seharusnya memiliki pengamanan perimeter yang ketat untuk mencegah akses masuk maupun keluar yang tidak resmi. Namun, temuan ini menunjukkan adanya titik lemah yang dapat disalahgunakan, sehingga mengancam integritas pengawasan terhadap warga binaan.
Ombudsman menekankan bahwa akses yang menembus ke pemukiman warga ini harus segera mendapat perhatian serius dari pihak pengelola Lapas maupun Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penutupan jalur ilegal tersebut menjadi langkah mendesak guna memastikan tidak ada lagi celah yang bisa digunakan untuk melakukan tindakan pelanggaran hukum, seperti penyelundupan barang terlarang atau upaya pelarian narapidana.
Selain mengancam keamanan internal Lapas, keterhubungan area steril dengan pemukiman warga juga dikhawatirkan dapat berdampak pada stabilitas keamanan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, audit menyeluruh terhadap seluruh pagar pembatas dan titik rawan di Lapas Cibinong sangat diperlukan agar standar operasional prosedur keamanan dapat diterapkan sepenuhnya tanpa terkecuali.
Lapas atau Lembaga Pemasyarakatan merupakan instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan narapidana. Keamanan perimeter merupakan pilar utama dalam manajemen Lapas untuk mencegah gangguan keamanan dan ketertiban (Kamtib), mengingat risiko pelarian atau masuknya barang terlarang seperti narkoba seringkali menjadi tantangan utama dalam pengelolaan penjara di Indonesia.
