Lembaga Ombudsman Republik Indonesia mengungkap adanya dugaan praktik pungutan liar (pungli) yang terjadi di Rumah Tahanan (Rutan) Pondok Bambu. Berdasarkan hasil inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan, terungkap informasi mengejutkan mengenai biaya akses komunikasi bagi para warga binaan.
Dalam temuan tersebut, disebutkan adanya indikasi bahwa penghuni Rutan Pondok Bambu harus membayar sejumlah uang yang mencapai Rp250 juta agar dapat menggunakan fasilitas telepon. Praktik ini menjadi sorotan serius karena mencederai prinsip hak asasi manusia dan prosedur operasional standar dalam pengelolaan lembaga pemasyarakatan.
Selain persoalan pungutan liar, tim sidak Ombudsman juga mengidentifikasi sejumlah permasalahan krusial lainnya. Fokus temuan tidak hanya tertuju pada aspek finansial ilegal, tetapi juga menyasar pada kondisi infrastruktur dan fasilitas pendukung di dalam rutan yang dinilai tidak memadai.
Salah satu isu utama yang ditemukan adalah masalah kapasitas hunian. Rutan Pondok Bambu diduga mengalami kondisi kelebihan muatan atau overkapasitas, yang berdampak langsung pada penurunan kualitas hidup dan kesehatan para tahanan. Kondisi fasilitas yang kurang terawat semakin memperburuk situasi di dalam lembaga pemasyarakatan tersebut.
Ombudsman menekankan bahwa segala bentuk pungutan tidak resmi dalam pelayanan publik, terutama di lembaga negara, merupakan pelanggaran berat yang harus segera ditindaklanjuti. Pengawasan ketat diharapkan dapat mengeliminasi celah korupsi dan meningkatkan standar pelayanan bagi seluruh warga binaan tanpa terkecuali.
