Partai Amanat Nasional (PAN) memberikan catatan kritis terkait perencanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2029. Pihak partai menekankan bahwa setiap rancangan mekanisme pemilu mendatang harus sepenuhnya berlandaskan pada konstitusi dan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga. Menurutnya, kepatuhan terhadap putusan MK menjadi harga mati dalam menyusun desain pemilu agar proses demokrasi dapat berjalan secara sah dan memiliki legitimasi hukum yang kuat. Penegasan ini muncul sebagai respons atas berkembangnya berbagai wacana mengenai perubahan skema pemilihan di Indonesia.
Salah satu isu utama yang menjadi sorotan adalah adanya usulan untuk memisahkan antara Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) dalam revisi Undang-Undang Pemilu. Pemisahan jadwal pemilihan ini dianggap oleh sebagian pihak dapat mengurangi beban kerja penyelenggara pemilu dan memberikan ruang lebih besar bagi pemilih untuk fokus pada masing-masing kontestasi.
Meski demikian, PAN mengingatkan bahwa segala bentuk perubahan desain pemilu, termasuk jika ada pemisahan jadwal Pileg dan Pilpres, tidak boleh bertentangan dengan aturan dasar negara dan keputusan hukum yang telah inkrah di MK. Hal ini penting untuk memastikan bahwa stabilitas politik tetap terjaga dan tidak terjadi kekosongan hukum atau sengketa konstitusional di masa depan.
Sebagai bagian dari proses demokrasi, penyesuaian regulasi pemilu memang sering kali menjadi topik diskusi hangat di parlemen. Namun, kepastian hukum tetap menjadi prioritas utama agar penyelenggaraan pesta demokrasi tahun 2029 dapat berlangsung secara efisien, transparan, dan akuntabel bagi seluruh rakyat Indonesia.
